IKABADRA Universitas Janabadra | Jejaring Alumni Resmi
Kemanusiaan dan Keadilan Pembangunan Nasional serta Geopolitik Strategis Indonesia dan Kawasan
Jakarta, 1 Oktober 2026 — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia sekaligus Kepala BAPPENAS RI, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., yang juga merupakan Guru Besar IPB, menerima kunjungan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, mantan anggota Komisi Politik dan Hukum DPR RI serta Anggota MPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Rumah Jabatan Menteri yang berada di kawasan Perumahan Pejabat Tinggi Negara, Jakarta.
Pertemuan dalam bentuk temu diskusi tersebut berlangsung setelah pelaksanaan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, yang dilaksanakan pada hari yang sama di Istana Negara, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. juga baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Guru Besar Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Aris Marsudianto, Kepala Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI (Kepala Bappisus RI), yang berlangsung di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Temu diskusi antara Prof. Rachmat Pambudy dan Firman Jaya Daeli membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan substansi dan narasi keindonesiaan yang berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta prinsip kedaulatan rakyat. Diskusi juga mencakup dinamika Pembangunan Nasional Indonesia dan perkembangan geopolitik strategis, baik dalam konteks nasional maupun kawasan.
Dalam perspektif yang lebih luas, pembahasan tersebut diarahkan pada tanggung jawab dan tugas panggilan etik-moral negara dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
Menurut Firman Jaya Daeli, yang juga pernah menjadi bagian dari tim perumus berbagai undang-undang strategis, antara lain UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Yudisial, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah, dan UU KPK, Kementerian PPN/BAPPENAS merupakan salah satu kelembagaan strategis dalam sistem kenegaraan Indonesia.
Menurutnya, Kementerian PPN/BAPPENAS memiliki posisi penting dalam meletakkan dasar, memetakan arah, merumuskan kebijakan, serta mendesain pembangunan nasional dalam suatu sistem pembangunan nasional Indonesia yang terencana dan berkelanjutan.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam temu diskusi tersebut. Salah satunya adalah pemajuan kawasan kebudayaan dan kepariwisataan dalam perspektif perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, dibahas pula mengenai perencanaan pembangunan nasional dan penguatan kawasan kepulauan serta wilayah perbatasan Indonesia.
Pembahasan selanjutnya menyoroti pentingnya *sinergisitas antara perencanaan pembangunan nasional dan penguatan stabilitas nasional*, yang ditopang oleh pergerakan serta penguatan ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan.
Temu diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemikiran strategis mengenai arah pembangunan Indonesia, dengan menempatkan kemanusiaan, keadilan pembangunan, kedaulatan rakyat, stabilitas nasional, serta kepentingan strategis Indonesia dan kawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.
Kemanusiaan dan Keadilan Pembangunan Nasional serta Geopolitik Strategis Indonesia dan KawasanJakarta, 1 Oktober 2026 — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia sekaligus Kepala BAPPENAS RI, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., yang juga merupakan Guru Besar IPB, menerima kunjungan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, mantan anggota Komisi Politik da...